lingkaranpolri.id
PALEMBANG — Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, terus memburuk dan kian mengkhawatirkan, (15/10/2026).
Kondisi udara yang telah mencapai status bahaya ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya M Yusron Afifi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPD AKPERSI) Sumatera Selatan.
Kesekian kalinya kabut asap menebal pada pagi hari ini, DPD AKPERSI Sumsel secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk segera bertanggung jawab secara penuh.
AKPERSI menilai pemerintah daerah tidak bisa lagi sekadar “mencari solusi”, melainkan harus langsung mengeksekusi tindakan nyata untuk menghentikan bencana ekologis ini.
”Gubernur harus segera bertanggung jawab. Bahasanya bukan lagi ‘mencari solusi’, tetapi harus sudah memberikan solusi. Ini sudah terlalu lama,” tegas Ketua DPD AKPERSI Sumsel.
Korban ISPA Meningkat, Udara Palembang Berstatus Bahaya
Dampak dari polusi asap karhutla ini disebut telah menelan banyak korban, terutama meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tengah masyarakat.
AKPERSI mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah polusi udara biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan nyawa manusia.
”Dinamika akhir-akhir ini di Sumatera Selatan sedang tidak baik-baik saja. Korban ISPA sudah banyak meningkat. Ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia karena kondisi udara di Palembang saat ini sudah berstatus bahaya,” lanjutnya.
Desakan Mundur Jika Tak Mampu
Tak hanya menuntut solusi cepat, AKPERSI Sumsel juga menyampaikan sikap tegas terkait kepemimpinan di provinsi tersebut.
Jika pemerintah daerah dinilai tidak lagi sanggup mengendalikan dan mengatasi karhutla, Ketua DPD AKPERSI Sumsel meminta Gubernur Herman Deru untuk legawa melepaskan jabatannya.
”Tuntutan sudah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, rekan-rekan aktivis, serta seluruh elemen masyarakat, Sekali lagi, Gubernur harus bertanggung jawab dan harus siap mundur dari jabatannya jika tidak sanggup mengatasi karhutla ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, desakan dari berbagai kalangan masyarakat terus mengalir menuntut aksi tanggap darurat dan langkah konkret pencegahan karhutla dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
(Rian-tim)
