Suka Makmue- Lingkaran Polri. Id” Pekerjaan pembangunan lening di Desa Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menuai keluhan dari pemilik toko bangunan setempat. Pasalnya, bagian lening yang ditutup menggunakan semen dilaporkan sudah beberapa kali menjadi tempat masuk atau terperosoknya mobil” Rabu 04 November 2026
Berdasarkan pantauan Media Lingkaran Polri, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap kualitas pekerjaan serta pengawasan proyek di lapangan. Pemilik toko bangunan mengeluhkan kondisi pekerjaan yang dinilai belum memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan maupun masyarakat sekitar.
Hal yang semakin menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Padahal, papan informasi merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, konsultan pengawas, serta waktu pelaksanaan pekerjaan.
Kondisi pekerjaan lening tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai fungsi pengawasan, baik dari konsultan pengawas maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketebalan, mutu material, metode pengerjaan, serta ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Jika benar terjadi kerusakan berulang akibat mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka hal tersebut perlu diperiksa secara teknis dan tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Pihak terkait juga perlu menjelaskan apakah pekerjaan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana mestinya.
Dalam pelaksanaan proyek pemerintah, transparansi dan akuntabilitas merupakan kewajiban. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Tidak adanya papan informasi patut menjadi perhatian dan perlu diklarifikasi oleh instansi pelaksana. Sementara itu, dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis.
Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pihak pelaksana dan pengawas wajib dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Media Lingkaran Polri meminta dinas terkait, PPTK, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana agar segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Jangan sampai anggaran negara atau daerah yang bersumber dari uang rakyat justru menghasilkan pekerjaan yang cepat rusak dan merugikan masyarakat.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian proyek secara administratif, tetapi juga memastikan kualitas, ketahanan, dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Jika pekerjaan sudah beberapa kali mengalami masalah, jangan hanya dilakukan perbaikan sementara. Harus ada evaluasi menyeluruh, pemeriksaan kualitas, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Media Lingkaran Polri juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi dinas terkait, PPTK, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana demi pemberitaan yang berimbang dan sesuai fakta.
Editor : Kaperwil NAD Lingkaran Polri, Ainon
Hak Cipta
