Nias Selatan – Sumut | Lingkaranpolri.id
Penggunaan anggaran penimbunan kawasan Istana Rakyat Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang disebut-sebut mencapai Rp20 miliar kini menjadi perhatian publik. Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik, hingga pertanggungjawaban keuangan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah daerah.
Persoalan ini dinilai tidak cukup dijawab dengan penjelasan normatif. Masyarakat meminta adanya keterbukaan informasi dan pengawasan serius agar penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan pun didesak segera menjalankan fungsi pengawasannya. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dilakukan adalah mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. DPRD juga diharapkan meminta dokumen perencanaan, penganggaran, kontrak pekerjaan, laporan realisasi, serta hasil pemeriksaan apabila telah dilakukan oleh lembaga berwenang.
Sorotan masyarakat bukan hanya menyangkut besarnya angka Rp20 miliar, tetapi juga mengenai dasar penganggaran, sumber pembiayaan, proses pengadaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta kesesuaian antara realisasi fisik dan laporan pertanggungjawaban.
Publik berhak mengetahui berapa jumlah anggaran yang sebenarnya dialokasikan, bagaimana proses pelaksanaannya, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta apakah hasil pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam proses pengawasan ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pengawasan DPRD juga diharapkan tidak berhenti pada rapat maupun pernyataan formal. Masyarakat membutuhkan langkah konkret, keterbukaan informasi, serta hasil pengawasan yang dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Perhatian juga diharapkan datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendorong koordinasi dan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga persoalan anggaran penimbunan Istana Rakyat Nias Selatan memperoleh kejelasan.
Selain itu, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan turut memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji ataupun pernyataan normatif. Hal yang lebih penting adalah keberanian menjalankan fungsi pengawasan, membuka informasi yang dapat diakses publik, serta menindaklanjuti setiap persoalan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Secara regulasi, pengelolaan keuangan daerah wajib berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Jika nantinya ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, aparat penegak hukum (APH) diharapkan dapat melakukan penelusuran dan penindakan secara profesional, independen, serta sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, besaran anggaran Rp20 miliar, rincian penggunaannya, serta status pemeriksaan pekerjaan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan dokumen pendukung yang dapat diverifikasi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, DPRD, OPD terkait, kontraktor pelaksana, maupun pihak lainnya untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, dan hak jawab.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana anggaran penimbunan kawasan Istana Rakyat Nias Selatan yang disebut mencapai Rp20 miliar tersebut direncanakan, direalisasikan, dan dipertanggungjawabkan?
DPRD Nias Selatan diharapkan tidak tinggal diam. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara nyata agar penggunaan uang rakyat memperoleh kejelasan. Sebab, setiap rupiah anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jurnalis: Tim LP
