lingkaranpolri.id
PAGAR ALAM Sumatra Selatan — Proyek pekerjaan rehabilitasi plafon gypsum di Gedung Olahraga (GOR) Heban Agung, Kota Pagar Alam, menuai sorotan publik. Pasalnya, proyek pengerjaan tersebut diduga kuat telah mendahului pengesahan anggaran APBD Kota Pagar Alam dan tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek di lokasi kegiatan. Kamis (12-11-2026)
Tindakan memulai kegiatan fisik proyek pemerintah sebelum anggaran disahkan atau sebelum dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disahkan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pengeluaran atas beban APBD harus didasarkan pada peraturan daerah tentang APBD dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan kegiatan mendahului pengesahan anggaran tanpa mekanisme mendahului/perubahan yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tertib administrasi pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kota Pagar Alam, Bahtum A. Rifa’i, S.H., melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Pagar Alam, Sunarto, melalui sambungan telepon.
Dalam percakapan tersebut, Bahtum mempertanyakan status anggaran dari proyek rehabilitasi plafon GOR Heban Agung, apakah bersumber dari anggaran Induk atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan (ABT).
Namun, jawaban yang diberikan oleh Kepala Dispora Kota Pagar Alam dinilai tidak transparan. Menurut Bahtum, saat dikonfirmasi, Sunarto sempat menyatakan bahwa pengerjaan tersebut dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk fasilitas orang bermain serta untuk persiapan turnamen bola voli.
“Waktu saya konfirmasi apakah proyek rehabilitasi plafon itu dari anggaran Induk atau ABT, Pak Kadispora (Sunarto) awalnya bilang itu karena untuk orang main dan untuk turnamen bola voli. Ketika saya tanyakan kembali apakah itu anggaran Induk atau ABT, beliau malah mengarahkan agar menanyakannya langsung kepada Ibu Tuti selaku Kepala Bidang (Kabid) yang bersangkutan,” ungkap Bahtum kepada awak media.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC AKPERSI Kota Pagar Alam, Herian Ardiansyah, melayangkan kritik keras terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan sumber anggaran ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut menyalahi aturan administratif.
“Kalau proyek itu bersumber dari APBD Induk, mengapa pekerjaannya baru dikerjakan sekarang? Sebaliknya, jika bersumber dari APBD Perubahan (ABT), aturannya tentu belum dimulai karena baru diajukan dan masih dalam proses. Jadi, proyek ini sangat pantas dan bisa dikatakan sebagai proyek siluman,” tegas Herian Ardiansyah dengan nada kritikan keras.
Selain masalah aturan penganggaran, tidak adanya papan nama proyek di lokasi kegiatan juga dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setiap proyek fisik yang menggunakan dana pemerintah wajib memasang papan transparansi proyek agar masyarakat dan lembaga kontrol sosial dapat mengetahui besaran anggaran, sumber dana, serta pelaksana proyek secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPC AKPERSI Kota Pagar Alam mendesak instansi terkait, khususnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) serta lembaga pengawas, untuk segera mengusut tuntas dugaan proyek yang dikerjakan mendahului anggaran resmi tersebut guna menegakkan aturan perundang-undangan dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang serta keuangan negara.
DPC Akpersi Pagar Alam
