lingkaranpolri.id
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) secara resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Amir Makmun dari jabatannya sebagai Ketua OKK Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan.
Keputusan tegas ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP AKPERSI Nomor: 50/SK/AKPERSI/DPP/XI/2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 12 November 2026 oleh Ketua Umum Rino Trivono, S.Kom., S.H., C.R.I., C.LI., C.F.I., C.F.I.F., C.H.J. dan Sekretaris Jenderal Budianto, C.B.L., C.LI., C.IL.
Pemecatan ini dilakukan menyusul hasil evaluasi dan rapat pengurus DPP AKPERSI terkait beredarnya video viral di media sosial yang melibatkan yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan organisasi, video tersebut dinilai telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta mencederai kehormatan, kredibilitas, dan nama baik institusi AKPERSI.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Trivono, mengecam keras beredarnya tayangan tersebut. Dengan nada geram, ia menyatakan bahwa video yang beredar itu sangat tidak senonoh dan tidak layak dipertontonkan di publik. Menurutnya, tindakan dan sikap Amir Makmun dalam video tersebut sama sekali tidak mencerminkan etika maupun akhlak yang baik sebagai seorang pengurus organisasi pers.
“Video yang beredar itu sangat tidak senonoh dan tidak layak dipertontonkan di publik. Saudara Amir Makmun sama sekali tidak mencerminkan etika dan akhlak yang baik. Coba dipikirkan, Amir Makmun itu kan punya istri dan keluarga, apa tidak malu melihat video yang beredar luas di dunia maya seperti itu? Oleh karena itu, dari hasil rapat, kami sepakat untuk langsung memecat yang bersangkutan dari kepengurusan DPD AKPERSI Sumatera Selatan,” tegas Rino dengan nada geram, Sabtu (14/11).
Lebih lanjut, Rino mengingatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota agar senantiasa menjaga marwah organisasi. “AKPERSI ini menjunjung tinggi asas kekeluargaan, bukan bertindak semaunya saja,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dalam poin surat keputusan tersebut, DPP AKPERSI juga menyatakan bahwa tindakan yang bersangkutan dinilai tidak mencerminkan keteladanan, integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral seorang pengurus organisasi. Perbuatan tersebut dinilai fatal dan bertentangan langsung dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) serta Kode Etik Organisasi AKPERSI.
“Demi menjaga kehormatan, kredibilitas, dan nama baik serta terus berjalannya roda organisasi, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia memecat dari keanggotaan dan SK kepengurusan DPD AKPERSI Provinsi Sumatera Selatan,” demikian bunyi petikan keputusan tersebut.
Melalui surat keputusan ini, DPP AKPERSI juga melarang keras yang bersangkutan untuk menggunakan atribut maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) AKPERSI. Pihak organisasi menegaskan akan memproses secara hukum yang berlaku jika yang bersangkutan tetap membawa nama organisasi atau mengatasnamakan AKPERSI di kemudian hari.
DPP AKPERSI
