Langkat Lingkaran polri id – Menanggapi berita yang beredar melalui website resmi pemkab Langkat, Aktivis senior di Kabupaten Langkat Toib Riadi, menyoroti kurangnya transparansi data penerima bantuan tunggu hunian pasca bencana yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (Pemkab Langkat). Sebanyak 714 dana bantuan tunggu hunian telah disalurkan, namun data penerima masih belum jelas.
“Pemkab Langkat harus lebih transparan dalam menyalurkan bantuan ini. Kami ingin tahu siapa saja yang menerima bantuan, berapa jumlah yang diterima, dan apa kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima,” kata Toib, Selasa (6/1).
Menurutnya, transparansi data penerima bantuan sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Kami tidak ingin bantuan ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya,” tambahnya.
Pemkab Langkat telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, namun aktivis senior masih menunggu implementasi nyata dari komitmen tersebut.
“Pemkab Langkat harus segera membuka data penerima bantuan dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Kami akan terus memantau dan mengawal proses ini,” tegas Toib.
Pemkab Langkat belum memberikan tanggapan resmi terkait beberapa kritik sebelumnya. Namun, diharapkan agar pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.(*)
