Rapat Koordinasi Rencana Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Pertikal Kikim Timur

Selasa, 6 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

lingkaranpolri.id Lahat-sumsel pada hari selasa 06 januari 2026, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto SIK.MIK, yang diwakiki Waka Polres Kompol Liswan Nurhapis SH dan di dampingi Kabag Ops Kompol Toni Arman SH.MSi, Pasi Ops Kodim 0405 Lahat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Pertikal Kecamatan Kikim Timur.

Giat dihadiri oleh Kasat Pol PP lahat, perwakilan DLLAJR, badan pertanahan Lahat, Dinas Perkebunan, perwakilan pihak perusahaan PCM ( kebun sawi),dan instansi terkait lainya. Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai langkah antisipatif guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan sinergi antarinstansi terkait dalam menghadapi rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Pertikal Kikim Timur.

Akdi masyarakat Perikal melaksanakan Aksi untuk menuntut kepada pihak perusahaan tentang Izin penggunaan lahan, yang mana terhitung 01 januari 2026 sudah habis masanya dan lahan harus di kembalikan kepada masyarakat.Dalam pertemuan ini dibahas secara menyeluruh terkait latar belakang rencana aksi, estimasi jumlah massa, lokasi kegiatan, serta potensi kerawanan yang mungkin timbul selama pelaksanaan unjuk rasa.

Pihak kepolisian dalam rapat menyampaikan rencana pola pengamanan yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, dengan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku. Pengamanan akan difokuskan pada pengaturan arus lalu lintas, penjagaan objek vital, serta pengawalan jalannya aksi agar dapat berlangsung secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa diharapkan turut berperan aktif dalam melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat serta perwakilan peserta aksi. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya provokasi, kesalahpahaman, maupun tindakan yang dapat merugikan semua pihak. Seluruh unsur sepakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah sebagai solusi utama.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi aksi unjuk rasa masyarakat Pertikal Kikim Timur. Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik, pelaksanaan aksi dapat berjalan aman, tertib, dan damai, serta situasi kamtibmas di wilayah Kikim Timur tetap terjaga dengan baik. (HR)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Keluarga Besar Ama Edi Zalukhu Hadir dalam Ibadah Raya GKKD Pangkalan Kerinci: Satu Hati, Satu Kasih, Satu Tujuan
FKPPI 1310 Nganjuk Gelar HUT,48 Bersama Forkopimda dan FUN RUN Masyarakat Nganjuk 2026
Kehadiran Sastrawan Singapura Semarakkan ‘Sabtu Ceria Bersama Buku’ di Rumah Baca Datuk Sati Diraja Rantau Baru
BREAKING NEWS!Diduga Gudang BBM Ilegal di Jalan Syarkowi Keramasan Terbakar, Api Membumbung di Depan CitraLand
jangan Lindungi Dapur, Utamakan Penerima Manfaat,Gus Syafak menilai tata kelola MBG kurang tepat
jangan Lindungi Dapur, Utamakan Penerima Manfaat,Gus Syafak menilai tata kelola MBG kurang tepat
DPMPTSP Nganjuk Gelar Bimtek Pelaku Usaha, UMKM Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
Tim Gabungan Bergerak Padamkan Karhutla di Lereng Gunung Wilis, 400 Personel Diterjunkan

Berita Terkait

Minggu, 20 September 2026 - 17:35 WIB

Keluarga Besar Ama Edi Zalukhu Hadir dalam Ibadah Raya GKKD Pangkalan Kerinci: Satu Hati, Satu Kasih, Satu Tujuan

Minggu, 20 September 2026 - 15:56 WIB

FKPPI 1310 Nganjuk Gelar HUT,48 Bersama Forkopimda dan FUN RUN Masyarakat Nganjuk 2026

Minggu, 20 September 2026 - 07:53 WIB

Kehadiran Sastrawan Singapura Semarakkan ‘Sabtu Ceria Bersama Buku’ di Rumah Baca Datuk Sati Diraja Rantau Baru

Sabtu, 19 September 2026 - 21:57 WIB

BREAKING NEWS!Diduga Gudang BBM Ilegal di Jalan Syarkowi Keramasan Terbakar, Api Membumbung di Depan CitraLand

Jumat, 18 September 2026 - 21:41 WIB

jangan Lindungi Dapur, Utamakan Penerima Manfaat,Gus Syafak menilai tata kelola MBG kurang tepat

Berita Terbaru