Suka Makmue- Lingkaran Polri. Id” Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SD Negeri Ujung Padang kecamatan kuala kabupaten Nagan Raya menjadi sorotan setelah muncul dugaan pencatutan tanda tangan bendahara dalam dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS” Kamis 12 November 2026
Dugaan tersebut disampaikan Musliyadi S. Pd, mantan bendahara sekolah SD negeri ujung padang. Kepada wartawan Rabu 11 November 2026. Musliyadi menyebutkan bahwa sejak menjabat dari bulan Januari hingga September, dirinya hanya menandatangani dua bon belanja. Sementara itu, ia mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan SPJ maupun penarikan Dana BOS.
Saat di temui di salah satu caffee di suka Makmue dia menyebutkan bahwa Sejak saya menjabat sebagai bendahara, mulai Januari hingga September, saya hanya pernah menandatangani dua bon belanja. Di luar itu, saya tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan SPJ Dana BOS.
Tidak hanya itu, dalam proses penarikan Dana BOS di bank, saya juga tidak pernah diikutsertakan. Padahal, saya merupakan bendahara yang seharusnya mengetahui dan memahami proses administrasi serta pertanggungjawaban keuangan tersebut.
Oleh karena itu, saya mempertanyakan bagaimana proses pencairan dan pertanggungjawaban Dana BOS dapat dilakukan tanpa keterlibatan saya. Saya juga mempertanyakan apakah tanda tangan saya digunakan dalam dokumen SPJ tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya,” ungkap Musliyadi.
Selain itu, Musliyadi juga mempertanyakan terkait nomor HP bendahara yang sebelumnya tercantum di dalam Akun IBC/akun dana bos yang di kelolah kepala sekolah yang menyangkut dana bos diduga telah di ganti nomor HP lain, seharusnya nomor HP bendahara agar terhubung dengan layanan pemberitahuan transaksi rekening Dana BOS.
Merasa tidak mendapatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan sekolah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan bendahara sekolah SD negeri ujung padang pada bulan September. Jelasnya.
Namun, setelah mengundurkan diri, ia memperoleh informasi dari sejumlah rekannya bahwa namanya masih tercatat sebagai bendahara sekolah.
Untuk memastikan informasi tersebut, musliyadi mendatangi pihak bank guna melakukan pengecekan. Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pegawai bank, namanya disebut masih tercatat sebagai bendahara.
Setelah mendapatkan informasi bahwa nama saya masih tercatat sebagai bendahara, saya mencoba mengecek langsung ke bank. Setelah diperiksa, ternyata nama saya masih tercatat sebagai bendahara,” tuturnya.
Berdasarkan dari beberapa persoalan tersebut kemudian coba diklarifikasi musliyadi kepada kepala sekolah SD negeri ujung padang. Namun, menurut pengakuannya, komunikasi tersebut justru berujung pada perdebatan.
Ia juga mengungkapkan bahwa setelah mengundurkan diri dari jabatan bendahara menyusul mencuatnya persoalan tersebut, dirinya justru mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Ia mengaku tidak lagi dapat melakukan absensi karena akses absensinya diduga telah diblokir. Selain itu, kelas yang selama ini menjadi tanggung jawabnya juga diduga telah dialihkan dan dicantumkan atas nama kepala sekolah.
Bukannya mendapatkan kejelasan atas persoalan yang saya sampaikan, saya justru mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas mengajar seperti biasanya. Ketika hendak melakukan absensi, ternyata akses saya sudah tidak bisa digunakan karena diduga telah diblokir. Bahkan, kelas yang selama ini saya ajar juga diduga telah dialihkan menjadi atas nama kepala sekolah,” ungkapnya.
Atas sejumlah persoalan yang disampaikan tersebut, musliyadi meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penelusuran terhadap pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Ujung Padang.
Jika benar tanda tangan saya digunakan atau dipalsukan dalam dokumen SPJ Dana BOS, saya meminta APH segera turun tangan dan melakukan pemeriksaan. Saya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS, sehingga saya tidak mengetahui secara jelas untuk apa saja dana tersebut digunakan,” tegasnya.
Editor: Ainon
Hak Cipta
