DURI [ Lingkaran Polri.Id – Dengan banyaknya perusahaan yang berada di bawah wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang saat ini banyak membuka _We Hiring_ atau lowongan pekerjaan, justru menyisakan keluhan di tengah masyarakat.
Pasalnya, hampir semua lowongan tersebut mensyaratkan pengalaman kerja 3 tahun hingga 5 tahun atau wajib memiliki sertifikasi. Padahal besar harapan para orang tua agar anaknya yang baru lulus dapat bekerja di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah PHR tersebut.
Keluhan ini tidak hanya datang dari masyarakat Kota Duri yang memiliki anak baru lulus, tetapi juga disampaikan oleh Hulubalang Tameng Adat LAMR Kecamatan Mandau, Handana.
Menurutnya, aturan tersebut sama saja tidak memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah tempatan untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di kampung halaman mereka sendiri.
“Bagaimana nasib adik-adik kita yang baru lulus dari SMA atau Universitas, tentu mereka tidak memiliki pengalaman kerja yang sudah ditentukan oleh PHR, apalagi membuat sertifikasi yang memakan biaya lumayan besar,” kata Handana, Senin (9/11/2026).
Ia menegaskan, seharusnya PHR tidak membuat aturan yang memberatkan bagi pencari kerja pemula. Berilah ruang bagi putra-putri daerah agar mendapatkan pekerjaan, apalagi perusahaan tersebut beroperasi di wilayah tempat asal mereka.
“Kita meminta kepada pihak PHR agar meringankan aturan tersebut, misalnya untuk sertifikasi agar dibiayai oleh perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan tersebut. Jika harus dibiayai sendiri tentu agak berat apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini hampir merata sangat menurun,” terangnya.
Handana mengusulkan solusi agar perusahaan menalangi biaya sertifikasi terlebih dahulu dan dipotong dari gaji jika pelamar diterima bekerja. Skema ini dinilai lebih meringankan, terutama bagi lulusan baru SMA maupun Universitas.
“Perusahaan yang membiayai sertifikasi, bisa memotong gaji kalau seandainya diterima untuk bekerja. Nah hal ini sudah meringankan bagi putra dan putri daerah dan tidak begitu berat bagi mereka apalagi baru tamat atau lulus,” tuturnya.
“Kita bermohon agar PHR bisa mengarahkan mitra kerjanya untuk membuat sertifikasi bisa ditanggung terlebih dahulu, agar memberi ruang bagi putra dan putri daerah dapat bekerja,” tandasnya.
jhon
Editor : jhon
