Suka Makmue- Lingkaran Polri. Id” Pelaksanaan peliputan kegiatan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya menuai sorotan dari kalangan wartawan. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut muncul dugaan adanya perlakuan berbeda antara wartawan dari luar daerah dengan wartawan lokal” Rabu 11 November 2026
Sejumlah wartawan daerah merasa tidak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Bahkan, muncul kesan bahwa wartawan luar daerah lebih diutamakan, sementara wartawan lokal justru seperti hanya dijadikan pajangan dalam kegiatan tersebut.
Dugaan perlakuan tidak adil tersebut turut mengarah kepada pihak Kominfo. Wartawan daerah mempertanyakan mengapa akses peliputan dan kesempatan memperoleh informasi seolah dibedakan berdasarkan asal media atau wilayah wartawan.
Pengurus DPP Jaringan Wartawan Indonesia (JWI), Dani Saputra, menyampaikan kecaman tegas terhadap dugaan perlakuan diskriminatif tersebut.
Menurut Dani Saputra, wartawan daerah memiliki hak yang sama dalam menjalankan tugas jurnalistik. Mereka juga bekerja, mencari informasi, menyampaikan berita, serta berkontribusi memperkenalkan pembangunan dan berbagai kegiatan pemerintah kepada masyarakat.
Jangan sampai wartawan luar daerah diberikan karpet merah, sementara wartawan daerah sendiri justru dipinggirkan. Kami tegaskan, wartawan daerah bukan pajangan dan bukan wartawan kelas dua. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses peliputan,” tegas Dani Saputra.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menegaskan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 6 mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi serta melakukan pengawasan dan kritik terhadap kepentingan umum.
Dani menegaskan, Kominfo sebagai instansi yang berhubungan dengan penyebaran informasi publik seharusnya menjadi jembatan komunikasi yang terbuka dengan seluruh insan pers, bukan justru menimbulkan kesan adanya pengistimewaan terhadap kelompok wartawan tertentu.
Kalau kegiatan itu menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, maka akses informasi serta mekanisme peliputannya harus jelas, terbuka, dan tidak diskriminatif. Jangan hanya wartawan tertentu yang diberikan kemudahan, sedangkan wartawan lokal yang setiap hari meliput perkembangan daerahnya sendiri justru dipersulit” lanjutnya.
Ia meminta pihak Kominfo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme pemberian akses peliputan kegiatan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer tersebut.
Dani Saputra juga menegaskan bahwa persoalan ini bukan soal iri terhadap wartawan luar daerah, melainkan soal kesetaraan, penghormatan terhadap profesi, dan kebebasan pers.
Kami tidak pernah melarang wartawan luar daerah untuk melakukan peliputan. Silakan datang dan bekerja. Namun, jangan sampai wartawan daerah dianaktirikan di rumahnya sendiri. Pers harus dihormati tanpa melihat asal media, kedekatan, maupun wilayah tugasnya,” tutup Dani.
Diharapkan Bupati Nagan Raya dan pihak Kominfo segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelayanan dan akses peliputan bagi seluruh wartawan.
Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi momentum kebanggaan daerah justru meninggalkan persoalan baru antara pemerintah dan insan pers.
Pers bukan alat pencitraan pemerintah. Wartawan bukan pelengkap acara. Wartawan adalah bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Jika pemerintah menginginkan pemberitaan yang baik, maka hormatilah seluruh wartawan tanpa membeda-bedakan. Sebab, kebebasan pers bukan untuk dipilih-pilih, melainkan harus dihormati dan dilindungi.
Editor ” Ainon
Hak Cipta
