Jambi. Media Siber Lingkaran Polri. Provinsi Jambi termasuk urutan nomor tiga di Indonesia yang terbanyak konflik persengketaan tanah antara masyarakat dengan pengguasa dan penggusaha sampai saat ini belum ada penyelesaian menteri ATR/ BPN Nusron wahid sudah hampir satu tahun menjabat menteri ATR/ BPN harapan masyarakat dapat menbantu menyelesaiakan persengketaan tanah khusus di provinsi ternyata jauh panggang dari api masyarakat mengangap gagal. presiden Republik Indonesia bapak Prabowa subianto salah pilih untuk itu presiden RI. Prabowo dapat mendengarkan keluhan rakyat langsung agar dapat menbantu penyelesaian konflik sengketa tanah di jambi. Di duga jajaran oknum BPN sudah dapat upeti dari oknum pengguasa dan pengusaha di jambi sehingga tidak mau menyelesaikan permasalahan ini. sementara salah satu pendamping dari sepuluh ahli waris Toni dengan nada lantang mengatakan saya ini sudah puluhan tahun mengurus permasalahan tanah tidak kunjung selesai dan saya termasuk korban mafia tanah saya merasa kecewa dmana tugas tim mafiah tanah sudah sering kita tanya kekantor BPN apa jawaban mereka sabar dan tunggu mereka ini diduga sudah kerja sama dan dapat upeti sehingga ulur ulur waktu yang tidak jelas seperti kasus tanah eks HGU. PT. Panca Usaha Utama yang di rampas tanah warga pada tahun 70 an sudah berjuang dari dulu sampai sekarang belum juga ada penyelesaian bahkan menteri sudah empat kali di ganti tau semua masalah ini mana hasilnya untuk itu kita harapkan presiden RI Prabowo dapat membantu untuk warga agar tanah yang dirampas pengusaha dapat dkembalikan kami tidak percaya lagi sama BPN salah satunya masyarakat demo efek samping pemerintah dan DPR tidak kurang pedulih terhadap penderitaan rakyat selama ini sehingga sekarang rakyat marah ujar Toni. (JNP)
