Lingkaranpolri – Pasuruan, 4 Desember 2025 —
Gelombang kritik terhadap PT Bangun Gunung Sari (BGS) di Kabupaten Pasuruan semakin menguat. Dugaan penyekapan dan kekerasan terhadap calon pekerja kembali mencuat, namun hingga kini pemerintah daerah dan instansi terkait tampak belum bertindak tegas.
Di tengah sorotan publik, upaya wartawan Cakrawalanusantara.id untuk meminta klarifikasi justru kembali ditolak secara tidak beretika oleh pihak perusahaan. Penolakan ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan mencoba mengaburkan fakta dan menutup akses informasi publik.
Wartawan Ditolak Masuk: Dugaan Penghalangan Kerja Jurnalistik Semakin Kuat
Kronologi di lokasi menunjukkan bahwa ketika wartawan meminta klarifikasi resmi, pihak perusahaan melalui Humas yang dikenal sebagai Samuel alias Samsul langsung menolak masuk dengan dalih:
“Pegawai tidak ada di tempat.”
Dalih ini tidak masuk akal. Wartawan melihat aktivitas internal dan kendaraan operasional berada di area perusahaan.
Penolakan tersebut bukan hanya melecehkan fungsi kontrol sosial pers, namun juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu:
Pasal 4 Ayat (3): Pers berhak mencari dan memperoleh informasi.
Pasal 18 Ayat (1): Setiap orang yang menghambat kerja jurnalistik dapat dipidana atau didenda.
Dengan demikian, sikap Humas PT BGS patut diduga sebagai bentuk penghalangan kerja pers, sebuah tindakan yang tidak boleh dibiarkan dan masuk kategori serangan terhadap kebebasan pers.
Ada Apa di Dalam PT BGS? Mengapa Takut Klarifikasi?
Sementara laporan dugaan penyekapan dan kekerasan terus berkembang, sikap perusahaan yang menutup pintu bagi media justru memunculkan tanda tanya besar:
Apa yang sedang disembunyikan?
Mengapa perusahaan memilih bungkam daripada menjelaskan?
Apakah benar ada perlakuan tidak manusiawi terhadap calon pekerja?
Perusahaan yang menjalankan kegiatan secara profesional tidak akan takut memberikan klarifikasi, apalagi jika tuduhan itu menyangkut keselamatan, hak pekerja, dan isu kemanusiaan.
Pemerintah Daerah Dinilai Lamban & Terlalu Diam
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas dari:
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur
Pemkab Pasuruan
DPRD Kabupaten Pasuruan
DPRD Provinsi Jawa Timur
Komisi IX DPR RI
Padahal kasus ini menyangkut keselamatan calon pekerja dan dugaan pelanggaran HAM.
Keterlambatan ini menimbulkan kesan bahwa ada pembiaran, dan itu semakin melemahkan kepercayaan publik.
Redaksi menilai pemerintah harus turun tangan sekarang, bukan setelah muncul korban baru atau bukti-bukti yang lebih parah.
Sorotan Keras dari LSM & J.P.K.P: “Kasus Ini Tidak Boleh Ditutup!”
LSM Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) bersama sejumlah aktivis masyarakat sipil menilai:
Dugaan penyekapan pekerja bukan lagi isu kecil
Kasus ini menyangkut hak asasi manusia
Pemerintah wajib membuka mata dan bertindak tanpa menunggu viral dulu
Transparansi perusahaan harus diuji, bukan sekadar menerima alasan sepihak
J.P.K.P memperingatkan bahwa pengawasan publik tidak boleh dipermainkan, dan menegaskan bahwa pihaknya akan terlibat aktif mengawal kasus ini hingga ada titik terang.
Redaksi Menegaskan: Kebebasan Pers Tidak Bisa Diintimidasi
Cakrawalanusantara.id memastikan:
Setiap bentuk penolakan klarifikasi akan diberitakan apa adanya
Setiap dugaan pelanggaran akan diinvestigasi lebih dalam
Redaksi membuka pintu bagi mantan pekerja, calon pekerja, atau warga yang memiliki informasi terkait PT BGS
Redaksi siap berkonsolidasi dengan LS
M, aktivis, dan jaringan pers nasional jika penghalangan pers terus terjadi
Kohtier
