LINGKARANPOLRI.ID // OKU Timur — Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di SMP Negeri 01 Madang Suku I, Desa Rasuan, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur. Kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan memicu pertanyaan serius: ke mana anggaran pemeliharaan yang seharusnya digunakan untuk menunjang kenyamanan dan keselamatan siswa?
Tim investigasi yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (02/5/2026) menemukan sejumlah fakta yang mengejutkan. Beberapa ruang kelas tampak tidak terawat, cat dinding kusam dan mengelupas, bahkan ada ruang belajar yang tidak memiliki plafon sama sekali. Lebih parah lagi, ditemukan plafon jebol di salah satu kelas yang berpotensi roboh sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Tak hanya itu, kondisi dinding penahan tanah di area sekolah juga dilaporkan mengalami kerusakan serius tanpa adanya tanda-tanda perbaikan. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa tidak ada pemeliharaan rutin yang dilakukan dalam jangka waktu lama.
“Kalau ini dibiarkan, sangat berbahaya. Anak-anak bisa jadi korban,” ungkap salah satu sumber di sekitar lokasi yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ironisnya, saat tim wartawan mencoba melakukan konfirmasi, kepala sekolah justru tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi yang dilakukan pada Rabu, 22 April 2026, berujung tanpa hasil. Sikap bungkam ini semakin memicu kecurigaan publik terhadap pengelolaan Dana BOS di sekolah tersebut.
Padahal, Dana BOS yang bersumber dari anggaran negara memiliki tujuan jelas, salah satunya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah agar tetap layak digunakan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya—bangunan rusak, fasilitas terbengkalai, dan keselamatan siswa seolah diabaikan.
Publik kini menanti langkah tegas dari instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan aparat pengawas, untuk segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Jika benar terjadi penyimpangan, maka ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap hak dasar siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan layak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, para siswa tetap menjalani aktivitas belajar di bawah bayang-bayang ancaman bangunan yang sewaktu-waktu bisa membahayakan keselamatan mereka.
(Jhony)
