Suka Makmue- Lingkaran Polri. Id”Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Wartawan Indonesia (JWI), Dani Saputra, mengecam keras tindakan pihak Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diduga membedakan perlakuan terhadap wartawan lokal dengan wartawan dari luar daerah dalam kegiatan peliputan pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Kabupaten Nagan Raya” Rabu 11 November 2026
Dani Saputra menyampaikan keberatannya setelah menerima informasi bahwa sejumlah wartawan lokal bukan hanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses peliputan, bahkan untuk sekadar bertanya dan masuk ke lingkungan kantor pun tidak diberikan izin. Sementara itu, menurut keterangan yang disampaikan, wartawan dari luar daerah justru diperbolehkan masuk untuk mengambil bahan peliputan.
Ini sangat disayangkan. Wartawan lokal juga memiliki tugas jurnalistik yang sama. Mereka bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengapa ada perbedaan perlakuan? Wartawan luar boleh masuk, sementara wartawan daerah sendiri justru tidak diberikan akses. Ada apa sebenarnya?” tegas Dani Saputra.
Menurutnya, Kominfo seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan insan pers, bukan justru menjadi penghalang bagi wartawan yang hendak menjalankan tugas jurnalistik.
Dani menegaskan bahwa seluruh wartawan, baik yang bertugas di daerah maupun dari luar daerah, harus mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional. Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan tertentu lebih diutamakan, sedangkan wartawan lokal yang setiap hari melakukan peliputan di daerah sendiri justru dikesampingkan.
Kecaman juga disampaikan oleh kalangan wartawan yang merasa bahwa akses informasi dan kesempatan peliputan harus diberikan secara transparan tanpa membeda-bedakan asal media maupun wilayah tugas wartawan.
Jangan hanya membutuhkan wartawan ketika pemerintah ingin kegiatan dan keberhasilannya diberitakan. Namun, ketika wartawan datang untuk bertanya dan melakukan peliputan, justru dipersulit. Pers bukan alat untuk mencari pujian, melainkan mitra kritis dalam menyampaikan informasi kepada publik,” menjadi pesan tegas dari kalangan insan pers.
DPP JWI meminta pihak Kominfo Nagan Raya memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan wartawan lokal tidak diberikan izin masuk, sementara wartawan luar daerah disebut mendapatkan akses peliputan.
JWI juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Dani Saputra berharap kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Pemerintah daerah harus membangun hubungan yang sehat dengan seluruh insan pers, menghormati independensi wartawan, serta memberikan akses informasi secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan ada wartawan kelas satu dan wartawan kelas dua. Selama menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, semua insan pers berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami meminta Bupati Nagan Raya dan pihak terkait mengevaluasi pola pelayanan Kominfo terhadap wartawan. Jangan sampai hubungan pemerintah dengan pers justru rusak akibat perlakuan yang tidak transparan,” tutup Dani Saputra.
Pers adalah mitra kontrol sosial, bukan pihak yang harus dibungkam atau dipersulit ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Editor: Ainon
Hak Cipta
