Suka Makmue- Lingkaran Polri. Id” Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Wartawan Indonesia (JWI), Dani Saputra, menegaskan bahwa wartawan bukanlah budak pemerintah ataupun alat untuk kepentingan pejabat tertentu. Pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang memiliki kemerdekaan dalam menjalankan tugas jurnalistik demi kepentingan masyarakat” Rabu 11 November 2026
Menurut Dani Saputra, pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak mana pun yang merasa berhak menghalangi tugas wartawan dalam mencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan informasi kepada publik.
Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi tanpa penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.
Jangan pernah menganggap wartawan sebagai bawahan pemerintah yang bisa diperintah sesuka hati. Wartawan memiliki tugas profesional untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah justru harus menghormati kemerdekaan pers, bukan membatasi ruang gerak wartawan,” tegas Dani Saputra.
Ia juga mengingatkan pentingnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 1, yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Menurutnya, kemerdekaan pers bukan berarti wartawan bebas mengabaikan aturan. Sebaliknya, wartawan harus tetap bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers, kode etik jurnalistik, serta prinsip profesionalisme.
Dani Saputra secara khusus meminta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar memahami tugas dan fungsi pers. Kominfo seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui media, bukan menjadi pihak yang membeda-bedakan wartawan berdasarkan asal media, kedekatan, maupun kepentingan tertentu.
Kalau ada kegiatan pemerintah, termasuk kegiatan nasional seperti pengibaran bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer, seluruh wartawan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses peliputan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai wartawan dari luar daerah diberikan kemudahan, sementara wartawan lokal justru dipersulit, bahkan untuk sekadar masuk ke lingkungan kantor,” ujarnya.
Ia menegaskan, wartawan lokal juga memiliki kontribusi besar dalam menyampaikan informasi pembangunan, kebijakan pemerintah, serta persoalan masyarakat di daerahnya sendiri.
Kominfo harus menjalankan sejumlah tugas penting terhadap media, antara lain:
1. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan seluruh insan pers.
2. Memberikan informasi dan akses peliputan secara adil sesuai prosedur.
3. Tidak melakukan diskriminasi terhadap media lokal maupun nasional.
4. Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menghormati independensi serta kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Dani Saputra berharap pemerintah daerah dan seluruh jajaran Kominfo tidak alergi terhadap kritik maupun pertanyaan wartawan. Sebab, kritik pers merupakan bagian dari kontrol sosial dan salah satu instrumen untuk mendorong pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab.
Perlu diingat, pers adalah pilar keempat demokrasi. Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan, tetapi pers memiliki tanggung jawab mengawasi, menyampaikan fakta, dan memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan informasi. Jangan membungkam wartawan hanya karena pertanyaannya tidak sesuai dengan keinginan pejabat,” tutupnya.
Pers bukan musuh pemerintah. Pers adalah mitra demokrasi yang harus dihormati, dilindungi, dan diberikan ruang untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
Editor: Ainon
Hak Cipta
