ACEH– Lingkaran Polri.id
Aliansi Pers Kawal Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Reha–Rekon) Pascabencana Banjir Provinsi Aceh mempersoalkan pernyataan Amran yang menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah rampung 100 persen. Menurut aliansi tersebut, klaim itu tidak sejalan dengan data dan kondisi di lapangan.
Aliansi Pers mencatat, dari total 3.248 unit huntara yang dinyatakan selesai, hanya 2.559 kepala keluarga (KK) yang menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Padahal, jumlah keseluruhan KK yang tercatat sebagai penerima manfaat mencapai 9.766 KK.
Wakil Ketua Bidang Investigasi Aliansi Pers, Mukhsin, menilai terdapat ketidaksesuaian antara laporan resmi dengan realitas yang dialami masyarakat terdampak. Ia menyebut sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari proses pendataan, penganggaran, hingga pemulihan ekonomi warga pascabencana.
“Banyak indikasi di lapangan yang tidak sejalan dengan laporan resmi, baik terkait pendataan korban, penyaluran bantuan, maupun upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak,” kata Mukhsin.
Menurut Muksin, Pembangunan Huntara sangat lambat, hal dapat di lihat di beberapa kecamatan yang terdampak parah, Huntara yang sudah bisa ditempati oleh korban yang rumahnya rusak parah persentase nya masih kecil.
“Klaim Satgas Rehab Rekon tidak sesuai fakta, dan menyesatkan publik,” tuding Muksin
Atas kondisi tersebut, Aliansi Pers mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta mendesak percepatan pembangunan huntara , mengingat beberapa hari lagi memasuki bulan puasa.
Kita mendesak pembangunan huntara di percepat, Satgas Rehab Rekon dan BNPB harus ngebut, mengingat beberapa hari lagi akan memasuki bulan suci ramadhan tegas Muksin.
(Jamal pak nek)
