ACEH UTARA — Lingkaran.polri.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai lebih tepat dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibandingkan diserahkan kepada kantin sekolah. Pengelolaan melalui SPPG dinilai lebih sesuai dengan konsep program yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Kamis 10/9/2026.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Isya, perwakilan Yayasan Aceh Karya Bangsa untuk SPPG Samakurok 1, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.
Menurut Muhammad Isya, program pemerintah melalui MBG merupakan langkah penting dalam membantu memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak selama menjalani aktivitas di lembaga pendidikan.
Ia menjelaskan, anak-anak membutuhkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan, serta aktivitas mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
“Anak-anak bukan hanya membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Mereka juga membutuhkan gizi yang baik yang dapat mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan aktivitas belajar,” ujar Muhammad Isya.
MBG Berbeda dengan Kantin Sekolah
Muhammad Isya menegaskan bahwa konsep MBG berbeda dengan keberadaan kantin sekolah. Kantin pada dasarnya menyediakan berbagai makanan, minuman, serta kebutuhan lainnya yang dapat dibeli oleh siswa.
Sementara itu, MBG secara khusus diarahkan untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi yang telah ditentukan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik.
Menurutnya, penyediaan makanan dalam program MBG melalui proses yang tidak sederhana. Mulai dari penyediaan bahan baku, pengukuran kandungan gizi, persiapan, pengolahan hingga pemorsian, seluruh tahapan tersebut harus memperhatikan kebersihan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Untuk mendapatkan makanan tersebut harus melalui proses mulai dari penyediaan bahan baku, pengukuran kadar gizi, dilanjutkan dengan proses persiapan, pengolahan serta pemorsian yang sangat ketat kebersihannya,” jelasnya.
Ia menilai kantin sekolah pada dasarnya tidak dirancang untuk menjalankan seluruh rangkaian proses tersebut. Jika pengelolaan MBG dipaksakan berada di bawah kantin sekolah, dikhawatirkan justru menambah beban pihak sekolah.
“Kantin sekolah tidak mungkin menyediakan makanan sebagaimana yang disediakan oleh MBG. Jika dipaksakan, maka dikhawatirkan tujuan utama pendidikan tidak terwujud karena pihak sekolah terbebani dengan program tersebut,” katanya.
Jangan Bebani Guru dengan Pengelolaan MBG
Muhammad Isya juga menyoroti kemungkinan dampak terhadap tenaga pendidik apabila pengelolaan MBG dibebankan kepada sekolah.
Menurutnya, guru memiliki tugas utama memberikan pembelajaran kepada siswa. Apabila pengelolaan MBG juga dibebankan kepada pihak sekolah, guru berpotensi harus ikut memikirkan siklus menu hingga proses pengolahan makanan yang akan diberikan kepada peserta didik.
“Kalau MBG dikelola oleh kantin sekolah, itu akan menghambat kegiatan para pengajarnya. Guru yang seharusnya memberikan pelajaran kepada siswa harus membuat siklus menu dan mengolah makanan yang akan dibagikan kepada siswa,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pengelolaan melalui SPPG lebih tepat agar pelaksanaan MBG dapat ditangani secara khusus, sementara sekolah dan guru tetap dapat menjalankan fungsi utamanya dalam proses pendidikan.
Bukan Sekadar Menghilangkan Lapar
Lebih lanjut, Muhammad Isya mengatakan MBG bukan sekadar program untuk membuat siswa kenyang. Makanan yang diberikan diharapkan memiliki kandungan gizi yang sesuai sehingga dapat mendukung kebutuhan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
Pelaksanaan MBG juga dinilai dapat menjadi sarana memperkenalkan pola makan yang lebih sehat kepada anak-anak. Melalui makanan yang beragam, siswa dapat mengenal pentingnya mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang seimbang.
Selain manfaat bagi siswa, pelaksanaan MBG juga dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Kebutuhan bahan makanan dalam program tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha dan pemasok bahan pangan lokal untuk ikut berperan dalam penyediaan kebutuhan makanan.
Evaluasi Tetap Diperlukan
Muhammad Isya menilai keberadaan MBG perlu terus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaannya. Setiap tahapan program, menurutnya, harus dikelola dengan baik agar makanan yang diberikan kepada siswa diterima dalam kondisi layak dan sesuai dengan tujuan program.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi selama program berjalan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui bagian yang masih perlu diperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada siswa.
“Program yang besar tentu membutuhkan evaluasi. Yang terpenting adalah bagaimana setiap evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan MBG pada akhirnya dapat dilihat dari manfaat yang diterima langsung oleh peserta didik. Makanan bergizi, pelayanan yang baik, serta pengelolaan yang tepat menjadi bagian penting agar program tersebut dapat memberikan manfaat bagi generasi muda di Aceh Utara.
Dengan demikian, menurut Muhammad Isya, pengelolaan MBG melalui SPPG dinilai lebih tepat karena program tersebut membutuhkan proses penyediaan makanan yang terencana, mulai dari bahan baku hingga makanan siap dibagikan kepada siswa, tanpa mengalihkan tugas utama sekolah dan guru dalam menjalankan proses pendidikan.
Tgk leupie
