PSI Aceh Bersatu, Salihin Dorong Media Siber Jadi Wadah Aspirasi

Selasa, 6 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDA ACEH – Lingkaran polri.id

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, S.H., mendorong insan Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh bersatu dan menjadikan organisasi sebagai wadah komunikasi, diskusi serta penyaluran aspirasi para pelaku media online dan media sosial di Aceh.

 

Dorongan itu disampaikan Salihin dalam pertemuan dengan pengurus PSI Aceh, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan organisasi dan pentingnya membangun ruang komunikasi yang terbuka bagi insan media siber di Aceh.

 

“Pers siber ini harus menjadi wadah untuk berdiskusi dan menampung aspirasi media sosial. PSI Aceh harus bersatu, sehingga berbagai persoalan dan gagasan insan media dapat disampaikan melalui ruang komunikasi yang baik dan konstruktif,” ujar Salihin.

 

Menurutnya, perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat telah membuat media siber memiliki posisi semakin strategis dalam kehidupan masyarakat.

 

Media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik serta menyerap berbagai aspirasi masyarakat.

 

Karena itu, komunikasi antara insan pers, pemerintah, legislatif dan masyarakat perlu terus diperkuat. Menurut Salihin, organisasi pers siber harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang sehat dan konstruktif.

 

Ia berharap PSI Aceh dapat membangun organisasi yang solid, terbuka terhadap gagasan serta mampu memperjuangkan kepentingan insan media tanpa mengabaikan profesionalisme dan etika jurnalistik.

 

PSI Aceh Bersatu

 

Kepengurusan baru PSI Aceh di bawah kepemimpinan Anwar Tgk. Rabo dan T. Musliadi Bucek menempatkan persatuan sebagai salah satu agenda utama dalam 30 hari pertama kepengurusan.

 

Semangat tersebut diarahkan untuk membangun organisasi yang menjadi rumah bersama bagi insan media siber dan media sosial di seluruh Aceh.

 

Selain konsolidasi, PSI Aceh juga menyiapkan agenda peningkatan kapasitas wartawan melalui diskusi media sosial dan pelatihan jurnalistik yang direncanakan berlangsung pada akhir Oktober 2026 di BPSDM Aceh.

 

Kegiatan tersebut akan membahas sejumlah persoalan aktual media digital, mulai dari profesionalisme jurnalistik, etika pemberitaan, perkembangan teknologi digital, literasi media hingga posisi strategis media dalam pembangunan Aceh.

 

Bagi PSI Aceh, persatuan bukan sekadar menyatukan struktur kepengurusan. Persatuan diharapkan menjadi fondasi untuk membangun ruang komunikasi bersama, memperkuat profesionalisme dan memperjuangkan aspirasi insan media secara konstruktif.

 

“Dengan organisasi yang solid, PSI Aceh diharapkan mampu memperkuat peran media siber sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas informasi, keterbukaan publik dan komunikasi masyarakat di Aceh,” pungkas pria yang akrab dipanggil Tgk Rabo ini.

 

 

Tgk leupi

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Tim Jatanras Polres Asahan Amankan Empat Terduga Pelaku Pencurian, Kerugian Korban Capai Rp30 Juta
Ada apa dengan KCD XI ,!!??? Bokbrok nya pelayanan dan pengawasan KCD XI garut dipertanyakan
PROYEK Rp1,66 MILIAR GARUT MARKET CITY TERKESAN MOLOR, PUPR GARUT JANGAN TUTUP MATA! APH DIMINTA TURUN TANGAN
Kapolres Pelalawan Ngopi Bareng 30 Wartawan, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
WOW! P2S Ngaku Dapat Lampu Hijau Dari Dinas Untuk Garap Proyek Tanpa Anggaran, DINAS: STOP, ITU SESAT!
Polres Asahan Gelar Operasi Sarang Narkoba Di Kisaran Timur, Berhasil Diamankan Seorang Pria Dan Sita Diduga Sabu 2 Gram  
Agenda rapat paripurna : • Rapat paripurna laporan pansus pad BATU BARA , LINGKARAN POLRI. A. Waktudantempat : 1. Hari : senin 2. Tanggal : 19 oktober 2026 3. Pukul : 10.00 wib s/d selesai 4. Tempat : ruang rapat paripurna dprd kab.batu bara B. Turuthadir : 1. Wakil ketua dprd bapak nurhaji 2. Bupati kab. Batu bara yang diwakilkan oleh staf ahli bupati bidang pemerintahan, hukum dan politik bapak ruby anto sari siboro,st.,m.si 3. Plt sekretaris dprd kab. Batu bara yang di wakilkan oleh kabag persidangan dan perundang-undangan bapak herryawan,st.,m,si 4. Seluruh anggota dprd kab. Batu bara 5. Opd dan unsur forkopimda kab. Batu bara Dibacakan oleh : BAPAK H.ROHADI,SP.,MH 1. Dprd kabupaten batu bara melalui pansus pad meminta kepada pemerintah kabupaten batu bara untuk membentuk tim percepatan pad dengan menempatkan personil atau aparatur sipil negara (asn) yang memiliki integritas tinggi pada bidang-bidang yang berkontribusi dalam menghasilkan pad, mengingat masih besar potensi pad kabupaten batu bara yang belum tergali secara baik dan benar. Hal ini dikarenekan pendapatan asli daerah (pad) merupakan indikator kemandirian fiskal suatu daerah otonom, 2. Dprd kabupaten batu bara melalui pansus pad meminta kepada pemerintah kabupaten batu bara agar melakukan optimalisasi pad dengan cara intensifikasi masih berpeluang, karena masih banyak perusahaan yang berdomisili di kabupaten batu bara belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pad kabupaten batu bara. Hal ini bisa terjadi karena asn yang ditugaskan di bidang penggalian pad belum menguasai secara baik dan benar tentang seluk beluk perusahaan wajib pajak dan retribusi daerah. Kondisi ini diperparah lagi dengan sikap pimpinan perusahaan yang kurang terbuka dan cenderung mempersulit apabila dimintai data tentang perusahaan. 3. Dprd kabupaten batu bara melalui pansus pad meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (skpd) yang menjadi penanggung jawab penggalian pad hendaknya bisa saling berkoordinasi dan bertukar informasi tentang kondisi perusahaan yang menjadi target pad, sehingga tidak timbul kesan bahwa antar skpd saling lempar tanggung jawab. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena yang namanya perusahaan pasti berusaha agar mendapat keuntngan yang sebesar-besarnya dengan meminimalisir pengeluaran. 4. Dprd kabupaten batu bara melalui pansus pad meminta kepada pemerintah kabupaten batu bara untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mengevaluasi dengan memisahkan pbb-p2 dengan pbb-p5. 5. Secara umum, beberapa sumber pad kabupaten batu bara yang harus digali dari perusahaan yang berdomisili di kabupaten batu bara secara terus-menerus, antara lain : a) Memperbaharui ijin usaha, karena perusahaan pengolahan terus mengalami ekspansi produksi. b) Memisahkan pengurusan ijin budi daya dengan ijin pengolahan, sehingga jelas mana kewajiban perusahaan kepada pemerintah pusat dan mana kewajiban mereka kepada pemerintah daerah. c) Pajak parkir kenderaan yang dikelola perusahaan, seperti indomaret, alpha mart, alpha midi, rsu bidadari, dan perusahaan swasta lainnya di kabupaten batu bara. d) Opsen pkb dan bea balik nama kenderaan bermotor yang beroperasi di kabupaten batu bara tetapi masih menggunakan tanda nomor kenderaan bermotor dan nomor seri kenderaan bermotor daerah lain, wajib disegerakan untuk balik nama ke plat nomor kendaraan daerah pemerintahan kabupaten batu bara. e) Retribusi persetujuan bangunan gedung, karena banyak perusahaan yang terus menambah struktur bangunan gedung dan jalan yang berada di kompleks perusahaan tetapi belum memiliki imb/pbg f) Tarif pbb-p2 dinaikkan secara bertahap kepada perusahaan perusahaan yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten batu bara. g) Sertifikat laik fungsi (slf), karena banyak struktur bangunan gedung seperti pabrik dan perumahan karyawan di lingkungan perusahaan yang belum mengurus slf dan memperbaharui slf secara regular. 6. Dprd kabupaten batu bara melalui pansus pad meminta kepada pemerintah kabupaten batu bara harus memberikan perhatian serius kepada perusahaan yang berada di kawasan industri kuala tanjung, karena perusahan yang berada di kawasan tersebut, terus berekspansi mengembangkan usahanya, 7. Pt. Perusahaan listrik negara (pln). Pt. Pln harus mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten batu bara, khususnya badan pendapatan daerah kabupaten batu bara. Mengingat besaran pad yang diterima pemerintah kabupaten batu bara dari pt. Pln dalam bentuk pbjt/ppj sudah terukur besarannya sesuai peraturan daerah. ( WILMAR SIREGAR ). Hormat kami Humas DPRD kab. Batubara.
‎Proyek Revitalisasi SDN 2 Lebak Agung Dikerjakan Sebelum Anggaran Cair, Dalih Rekomendasi Dinas Jadi Sorotan

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Tim Jatanras Polres Asahan Amankan Empat Terduga Pelaku Pencurian, Kerugian Korban Capai Rp30 Juta

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:29 WIB

Ada apa dengan KCD XI ,!!??? Bokbrok nya pelayanan dan pengawasan KCD XI garut dipertanyakan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:23 WIB

PROYEK Rp1,66 MILIAR GARUT MARKET CITY TERKESAN MOLOR, PUPR GARUT JANGAN TUTUP MATA! APH DIMINTA TURUN TANGAN

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:59 WIB

Kapolres Pelalawan Ngopi Bareng 30 Wartawan, Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:49 WIB

WOW! P2S Ngaku Dapat Lampu Hijau Dari Dinas Untuk Garap Proyek Tanpa Anggaran, DINAS: STOP, ITU SESAT!

Berita Terbaru