BANDA ACEH — Lingkaran polri.id
Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas generasi muda. Karena itu, program tersebut dinilai layak untuk terus dilanjutkan, namun harus diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat dan konsisten.
Hal itu disampaikan Ketua Panglima Milenial Aceh, Teuku Musliadi, yang meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG agar seluruh proses di lapangan benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan BGN pusat.
“SPPG layak dilanjutkan. Program ini memiliki tujuan yang sangat baik untuk masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi anak-anak. Tetapi pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaannya benar-benar sesuai aturan,” ujar Teuku Musliadi.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan berarti menghambat program. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan, keamanan pangan, kebersihan, serta proses distribusi makanan kepada penerima manfaat berjalan sebagaimana mestinya.
Teuku Musliadi meminta BGN tidak hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi nyata di lapangan menjadi perhatian. Mulai dari penyediaan bahan pangan, proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, kelayakan sarana dan prasarana, hingga proses pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.
“Kalau ditemukan kekurangan, segera dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai persoalan teknis di lapangan justru mengganggu tujuan utama program yang sangat baik ini,” tegasnya.
Soroti Kelayakan Kantin Sekolah
Selain meminta pengawasan terhadap SPPG diperkuat, Teuku Musliadi juga menyoroti persoalan kantin sekolah yang dinilai belum layak digunakan dalam kondisi tertentu.
Ia memohon kepada para pengelola SPPG dan pihak terkait agar tidak memaksakan penggunaan fasilitas kantin sekolah apabila kondisi tempat tersebut memang tidak memungkinkan untuk digunakan secara aman dan layak.
“Jangan karena keadaan kemudian dipaksakan. Kalau kondisi kantin memang tidak layak digunakan, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Menurut Teuku Musliadi, fasilitas yang digunakan untuk mendukung program pemenuhan gizi harus memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelayakan lingkungan. Hal tersebut penting agar makanan yang diberikan kepada para siswa tetap terjamin kualitas dan keamanannya.
Ia juga meminta pengelola SPPG dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah apabila terdapat kendala terkait tempat atau fasilitas pendukung.
“Kalau memang kantinnya belum layak, jangan dipaksakan. Cari solusi bersama. Koordinasikan dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah agar ada tempat yang lebih aman dan sesuai standar,” katanya.
SPPG yang Memenuhi Standar Harus Didukung
Teuku Musliadi menegaskan bahwa dirinya mendukung keberlanjutan SPPG selama program tersebut dijalankan sesuai aturan dan standar yang berlaku.
Ia berharap evaluasi terhadap SPPG dilakukan secara berkala, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai langkah pembinaan dan perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat.
“SPPG yang sudah memenuhi standar harus kita dukung dan diberikan ruang untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Tetapi kalau ada kekurangan, tentu harus diperbaiki sesuai ketentuan,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan program pemenuhan gizi tidak hanya bergantung pada anggaran maupun ketersediaan bahan makanan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan, kebersihan, keamanan pangan, kelayakan fasilitas, dan kepatuhan terhadap standar operasional.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan, tetapi bersama-sama melakukan pengawasan dan perbaikan.
“Yang paling penting adalah aturan BGN pusat harus menjadi pedoman. Jangan sampai tujuan baik dari program ini terganggu karena persoalan fasilitas atau lemahnya pengawasan,” tegas Teuku Musliadi.
Minta Semua Pihak Bersinergi
Teuku Musliadi juga mendorong adanya sinergi antara BGN, pengelola SPPG, pihak sekolah, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
Ia menilai keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.
“Program ini menyangkut anak-anak kita. Jadi, semua pihak harus punya tanggung jawab bersama untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, bergizi, dan prosesnya sesuai aturan,” pungkasnya.
Teuku Musliadi berharap evaluasi dan pengawasan yang semakin kuat justru dapat membuat pelaksanaan SPPG di Aceh semakin baik, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita dukung programnya, kita kawal pelaksanaannya, dan kita pastikan aturan tetap menjadi pedoman,” tutupnya.
Tgk Rabo(Anwar)
