LINGKARANPOLRI.ID//PALEMBANG— Seorang warga kawasan Kemang Agung melaporkan perlakuan yang dinilai mengintimidasi terkait tagihan yang diklaim berasal dari layanan Kredivo. Kronologi bermula dari kedatangan seseorang ke rumah, yang kemudian disusul pesan WhatsApp bernada ancaman menyatakan akan datang kembali bersama anggota RT/RW.
Warga menceritakan kronologi tersebut:
“Sebelum pesan itu masuk, sudah ada orang datang ke rumah. Suami saya sedang di luar, lalu pulang dan menjelaskan — kami meminta tenggang waktu, karena memang belum ada uang. Bukan tidak mau bayar, tapi kalau tidak ada uang bagaimana mau membayar saat itu juga? Orang itu pun pulang. Tak lama kemudian masuk pesan ancaman ini.”
Pesan yang diterima berbunyi:
“Selamat malam bapak ibu tolong siapkan uang anda untuk pembayaran kredivo anda yang menunggak kami akan kerumah anda dengan membawa anggota rt/rw agar anda mau membayar tagihan anda.”
Melihat hal tersebut, Media Center Jurnalis Kertapati (MC-JK) langsung mengambil langkah konfirmasi ke nomor pengirim pesan tersebut. Ada beberapa hal mendasar yang dipertanyakan:
Pertama, identitas pengirim tidak jelas. Tidak ada nama, foto, jabatan, maupun nama lembaga resmi. Nomor yang digunakan bukan satu-satunya yang menghubungi warga. Jika penagihan sah dan berwenang, mengapa identitas justru disembunyikan?
Kedua, RT/RW tidak punya wewenang menagih hutang. Tugas RT/RW adalah pelayanan administrasi dan ketertiban lingkungan — bukan alat paksa penagihan tagihan komersial. Membawa-bawa nama RT/RW tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk pemanfaatan institusi masyarakat untuk menekan warga secara psikologis.
Ketiga, frasa “agar anda mau membayar” mengandung unsur penekanan. Seolah warga sengaja menghindar, padahal faktanya warga sudah menjelaskan kondisi keuangan dan meminta tenggang waktu — bukan tidak mau, tapi belum mampu. Gagal bayar pinjaman online resmi itu ranah hukum perdata, bukan pidana, sehingga tidak boleh dipaksa dengan cara teror ke rumah.
Saat dikonfirmasi langsung oleh MC-JK, jawaban yang diterima justru sangat mengejutkan:
“Izin bapak ibu, saya sebelumnya meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakan yang tidak menyenangkan tersebut. Baik bapak, saya mengerti. Saya meminta maaf sekali lagi atas perbuatan yang sudah saya perbuat. Saya juga tidak tahu bahwa sudah ada yang menagih dan bertemu bapak. Maafkan sekali lagi, Pak.”
Menanggapi permintaan maaf tersebut, MC-JK menegaskan sikap tegas “Kami mencatat dan menghargai permintaan maaf yang disampaikan. Namun permintaan maaf saja belum cukup menjawab semua pertanyaan yang ada. Masyarakat juga berhak tahu — siapa yang sebenarnya menagih dengan cara teror ini? Apakah ini prosedur resmi perusahaan, atau praktik oknum yang memanfaatkan nama lembaga? Penagihan ini dilakukan tanpa identitas jelas, tanpa surat tugas, dan menggunakan ancaman membawa RT/RW yang sama sekali tidak punya wewenang ikut campur urusan ini. Warga tidak menolak kewajiban, tapi berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dan prosedur yang sah.”
(Ana)
