Jakarta lingkaranpolri.id– Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, menunjukkan kepemimpinan di tingkat nasional dengan menyuarakan keresahan daerah atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dalam Rapat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini (18/9), Joncik menegaskan komitmennya untuk melindungi nasib pegawai, terutama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
Joncik Muhammad, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Apkasi, secara lantang mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran pusat yang telah mengurangi alokasi TKD secara signifikan.
Pemotongan Anggaran Ancam Gaji Pegawai Daerah
Penurunan TKD merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Alokasi TKD tahun 2025 yang semula dirancang Rp919,9 triliun, dipangkas menjadi Rp848,52 triliun. Lebih miris, alokasi untuk tahun 2026 diprediksi kembali turun drastis menjadi hanya sekitar Rp693 triliun.
Bupati Joncik memperingatkan bahwa pemotongan ini membawa dampak serius bagi daerahnya.
“Dampaknya sangat besar. APBD 2026 Empat Lawang bisa terguncang, karena penurunan TKD ini langsung menggerus kemampuan fiskal daerah. Bahkan, untuk belanja pegawai saja termasuk pembayaran gaji PPPK tidak akan terpenuhi,” tegas Ketua Umum Kagama Sumsel ini.
Ia mengingatkan bahwa Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2026 yang telah disepakati bersama DPRD kini terancam berubah drastis.
Komitmen Melindungi Nasib PPPK
Joncik menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menyangkut pelayanan publik dan nasib ribuan pegawai.
“Honorer yang sudah lama mengabdi berharap dengan status PPPK kehidupannya akan lebih terjamin. Namun kalau transfer daerah terus menurun tanpa kompensasi yang adil, maka janji negara untuk menyejahterakan mereka gagal terpenuhi. Saya di sini untuk memperjuangkan mereka,” ujar Ketua Umum Kahmi Sumsel ini.
Melalui forum Apkasi, Joncik Muhammad bersama kepala daerah lain mendesak pemerintah pusat agar lebih bijak. Ia menekankan perlunya keadilan fiskal, agar daerah seperti Empat Lawang tidak kehilangan daya fiskal saat masih berjuang membangun infrastruktur dasar dan meningkatkan pelayanan publik.
“Pusat harus hadir dengan solusi. Jangan sampai daerah hanya diberi beban, sementara ruang gerak keuangan dipersempit. Ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal keadilan fiskal, pelayanan publik dan kelangsungan hidup para aparatur yang bekerja untuk rakyat,” tutupnya, menegaskan posisinya sebagai pemimpin yang berani bersuara demi kepentingan rakyat.
HR
